Mitratnipolri.id || Pekanbaru (23/5/2025). Diduga jajaran Ditlantas Polda Riau bekerja sama dengan warga keturunan China asal Sumatra Utara (Medan) kendalikan program voucher fiktif di Riau.
Program voucher atau program satu pembeli satu pelatihan mulai dijalankan pada Juni 2014 dengan melibatkan seluruh ATPM/dealer se Provinsi Riau sebagai pihak yang menyerahkan voucher kepada konsumen yang membeli kendaraan baru.
Selanjutnya pihak ATPM/dealer menyetorkan uang voucher konsumen itu ke biro jasa di Samsat Gadjah Madha Pekanbaru. Kemudian uang voucher yang telah didata oleh biro jasa Samsat dalam bentuk tulisan tangan dan kemudian hasil yang terkumpul langsung di bagi dua. Hasil pembagian tersebut separuhnya langsung diserahkan kepada admin voucher ISDC (sekolah mengemudi RSDC) dan separuhnya lagi disinyalir didistribusikan ke jajaran Ditlantas Polda Riau.
Kemudian Admin Voucher ISDC (Sekolah mengemudi RSDC) menyetorkan uang voucher tersebut ke beberapa nomor rekening tergantung intruksi dari pimpinan. Sebagian slip setoran tampak di setor ke nomor rekening ISDC utama dengan nomor: 823067**** atas nama PT. JSDC Sukses Makmur Sentosa, kemudian ke nomor rekening: 198020**10 atas nama Hidayani dan ke nomor rekening: 093299***9, atas nama Bhara Dhytya Merdeka.
Serah terima uang voucher dilakukan SETIAP HARI dengan nilai hingga ratusan juta rupiah. Seperti yang tampak dalam slip setoran atas nama Bhara Dhytya Merdeka dengan nilai Rp. 132.950.000, kemudian slip setoran atas nama Hidayani sebesar Rp. 155.300.000 dan slip setoran atas nama PT. JSDC Sukses Makmur Sentosa dengan nilai 239.100.000.
Dapat diketahui bahwa Hidayani merupakan dewan Komisaris sekaligus kepala admin PT. JSDC Sukses Makmur Sentosa, dan Bhara Dhytya Merdeka merupakan HRD PT. JSDC Sukses Makmur Sentosa.
Siapakah otak dibalik program voucher fiktif ini?
Berdasarkan surat kerjasama antara PT. JSDC Sukses Makmur Sentosa dengan perusahaan ATPM/dealer se-Riau tentang pelaksanaan program satu pembeli satu pelatihan telah disepakati dan turut ditandatangani oleh para pihak. Pihak pertama atas nama TJONG CHUN FUK selaku Direktur Utama PT. JSDC Sukses Makmur Sentosa dan pihak kedua selaku pihak ATPM/dealer.
Pasal 3 kewajiban dan hak pada poin (3.2) bagian (b) dinyatakan bahwa pihak pertama mempunyai hak menerima pembayaran dari setiap voucher yang diterima oleh pihak kedua.
JIMMY UDJAJA selaku pemegang saham mayoritas program voucher dan atau owner PT. JSDC Sukses Makmur Sentosa.
JIMMY UDJAJA juga warga keturunan China sekaligus pengusaha asal Medan yang berdomisili di Singapore mampu menggerakkan program voucher fiktif sejak Juni 2014 hingga saat ini tanpa diketahui oleh publik.
Namun siapa sangka program yang di gadang-gadang sebagai pelatihan keselamatan berlalu lintas itu justru terindikasi sebagai BISNIS pembodohan masyarakat (konsumen) yang melibatkan jajaran Ditlantas Polda Riau. Hal tersebut sejalan dengan surat yang diterbitkan Dirlantas Polda Riau dengan No: 2154/VII/2014/Ditlantas kepada Branch Manager ISDC. Surat tersebut menunjukkan adanya sebentuk kerjasama antara pihak ISDC, pihak ATPM/dealer dan pihak Ditlantas Polda Riau pada program satu pembeli satu pelatihan (voucher).
Surat tersebut tembusannya kepada: Kapolda Riau, Irwasda Polda Riau, Karo SDM Polda Riau, Kabid Propam Polda Riau dan pimpinan ATPM/dealer se Provinsi Riau.
Voucher tersebut memiliki logo dan tulisan “ISDC”. ISDC adalah sebagai program edukasi keselamatan berlalu lintas yang di motori oleh Korlantas POLRI. Namun anehnya program voucher ini hanya ada di Riau saja.
Sejak Juni 2014 hingga Mei 2025 kegiatan atas program voucher tersebut tidak kunjung berwujud. Pihak sekolah mengemudi RSDC pun tidak mampu menayangkan bukti data klaim atas voucher tersebut. Justru sebagai pengalihan laporan dokumentasi atas pendistribusian uang voucher tersebut uang konsumen itu tanpa diketahui oleh konsumen dialihkan pada program ISDC Go to School. Dibuat seolah-olah kegiatan program voucher tersebut benar berjalan namun palsu belaka.
Hal ini sejalan dengan laporan laba rugi pengeluaran uang voucher sekolah mengemudi RSDC. Salah satu aitemnya dinyatakan: (pembayaran biaya perjalanan dinas program ISDC zero accident go to school senilai Rp. 124.350.000.
Jajaran Ditlantas Polda Riau yang seharusnya menjadi pengayom dan berada untuk masyarakat Riau dalam hal ini disinyalir melegalkan hingga ikut kerja sama melakukan pembodohan dan kerugian terhadap masyarakat Riau atas program asal jadi dan atau bisnis yang berjalan demi keuntungan pribadi dan atau kelompok semata.
Bersambung…
