Mitratnipolri.id || Pekanbaru – 7/7/2026. Sebuah lokasi di Jalan Melati, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru, menjadi perhatian masyarakat setelah muncul informasi mengenai dugaan aktivitas penyimpanan dan pengendalian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di kawasan tersebut.
Berdasarkan hasil observasi di lapangan, lokasi yang diduga digunakan sebagai tempat penyimpanan BBM tersebut berada di sebuah bangunan yang dapat diakses kendaraan angkut. Aktivitas di lokasi itu memunculkan pertanyaan masyarakat mengenai legalitas operasional maupun asal-usul BBM yang diduga disimpan.
Sejumlah warga sekitar yang ditemui media memberikan keterangan beragam. Salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengaku telah lama mengetahui keberadaan lokasi tersebut.
“Setahu kami, warga di sini mengenal lokasi itu dikaitkan dengan Harahap,” ujar seorang warga.
Keterangan senada juga disampaikan warga lainnya.
“Wih, udah lama bang. Udah berapa tahun belakangan ini lah. Yang kami dengar, Harahap itu anggota Polsek Bina Widya, di unit laka,” kata warga lain.
Sebagai bagian dari prinsip keberimbangan pemberitaan, media telah berupaya meminta konfirmasi kepada Harahap melalui pesan WhatsApp terkait informasi yang berkembang di masyarakat. Hingga berita ini diterbitkan, pesan telah terkirim namun masih berstatus satu ceklis dan belum memperoleh tanggapan.
Media juga telah meminta konfirmasi kepada Kapolsek Bina Widya, Kompol Nusirwan, S.H., mengenai informasi yang beredar, termasuk apakah terdapat kaitan antara lokasi tersebut dengan personel kepolisian. Namun hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban maupun klarifikasi yang diberikan.
Dalam penelusuran lebih lanjut, media juga melakukan observasi di sepanjang Jalan Air Hitam yang lokasinya tidak jauh dari titik yang dimaksud. Di sepanjang ruas jalan tersebut tampak berjejer sejumlah kios yang menjual BBM yang disebut-sebut sebagai solar bersubsidi secara eceran.
Keberadaan kios-kios tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pengawasan distribusi BBM bersubsidi di wilayah tersebut. Mengingat BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap rantai distribusi menjadi penting agar tidak terjadi penyimpangan.
“Ya abang lihat sendiri lah, lokasi kita ini gak jauh dari SPBU. Tapi di ruas jalan itu bejejeran pengecer. Jarak dari sana ke lokasi Harahap, kisaran 500 hingga 700 meter”, tegas warga sambil ketawa sinis.
Warga berharap aparat penegak hukum bersama instansi terkait melakukan penyelidikan secara profesional terhadap informasi yang berkembang sehingga tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
Apabila nantinya tidak ditemukan pelanggaran, masyarakat juga berharap hal tersebut disampaikan secara terbuka. Sebaliknya, apabila ditemukan adanya penyimpangan dalam distribusi maupun penyimpanan BBM bersubsidi, masyarakat meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara transparan tanpa membedakan status siapa pun yang terlibat.(***)
