Soroti Polemik Pemotongan Hewan di DPRD Kalbar, Aliansi Lintas Ormas Sampaikan 10 Tuntutan ke Polda
Mitratnipolri.id. Pontianak , Kalbar– Aliansi lintas organisasi kemasyarakatan (Ormas) di Kalimantan Barat menggelar aksi damai di halaman Masjid Raya Mujahidin, Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Jumat (28/8/2026).
Aksi tersebut digelar untuk menyikapi polemik terkait dugaan adanya sekelompok massa yang melakukan pemotongan hewan di halaman Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Peristiwa tersebut sebelumnya memicu pro dan kontra di tengah masyarakat.
Sejumlah organisasi yang tergabung dalam aksi tersebut di antaranya LPM, KIIL, Laskar Pemuda Melayu (KILL), Bala Komando, LKM, SPM, IKBK, Pemuda Pancasila, PBM, serta sejumlah organisasi lainnya.
Dalam orasinya, perwakilan Aliansi Lintas Ormas Kalbar, Panglima Yayan, menyampaikan sejumlah aspirasi dan 10 tuntutan terkait polemik pemotongan hewan di lingkungan Kantor DPRD Provinsi Kalbar.
Setelah menggelar aksi di halaman Masjid Mujahidin, massa kemudian bergerak mendatangi Mapolda Kalbar untuk menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pihak kepolisian.
Kedatangan Aliansi Lintas Ormas Kalbar tersebut diterima oleh jajaran Direktorat Intelijen dan Keamanan (Ditintelkam) Polda Kalbar.
Pimpinan Ormas Bala Komando, Panglima Yayan, mengatakan kedatangan pihaknya ke Polda Kalbar merupakan bentuk penyampaian aspirasi sekaligus upaya menjaga situasi keamanan dan ketenteraman masyarakat.
Menurutnya, pihaknya berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat mengambil langkah yang tepat dalam menyikapi persoalan yang terjadi sehingga tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar.
“Kami datang untuk menyampaikan langsung aspirasi kepada pihak kepolisian. Besar harapan kami kepada pemerintah provinsi dan aparat terkait agar persoalan yang terjadi dapat segera diselesaikan,” ujar Yayan dalam penyampaiannya.
Ia menegaskan, pihaknya bersama organisasi lainnya berkomitmen menjaga ketenteraman dan keamanan di Kalimantan Barat.
“Kami ingin menjaga ketenteraman dan keamanan. Kami juga bersama-sama berusaha agar persoalan ini dapat diungkap secara jelas,” katanya.
Sementara itu, Komandan LPM KIIL(Komando Laskar Inti Lapangan)Provinsi Kalbar, Afriansyah, dalam penyampaiannya menyoroti sejumlah persoalan yang menurutnya perlu mendapatkan perhatian serius dari aparat penegak hukum.
Ia meminta agar setiap tindakan yang berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat ditangani sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Afriansyah juga menyinggung persoalan penggunaan atribut atau bendera dalam kegiatan yang menjadi perhatian publik. Menurutnya, persoalan tersebut harus dilihat dari aspek hukum serta aturan yang berlaku.
“Ini tentang hukum. Kalau ada tindakan yang menurut kami seharusnya ditindak atau disikapi, maka kami meminta agar dilakukan sesuai aturan hukum,” tegas Afriansyah.
Ia berharap tidak terjadi pembiaran terhadap persoalan yang berpotensi memicu konflik di tengah masyarakat.
Menurutnya, seluruh pihak harus mengedepankan aturan hukum serta menjaga situasi tetap kondusif.
“Kalau dibiarkan, kita khawatir persoalan seperti ini terus terjadi. Karena itu kami meminta adanya tindakan sesuai hukum,” pungkasnya.
Panglima Besar LPM,( Laskar Pemuda Melayu)Hady Firmansyah(AdyBlack)turut menyampaikan pandangannya. Ia mengingatkan seluruh pihak agar tetap mengedepankan adat, etika, dan sikap saling menghormati dalam menyikapi persoalan yang berkembang.
Menurutnya, masyarakat Kalimantan Barat memiliki adat dan budaya yang harus dijunjung tinggi, namun hal tersebut juga harus berjalan seiring dengan sikap beradab dan menghormati aturan.
Polda Kalbar Tegaskan Telah Ambil Langkah
Menanggapi aspirasi tersebut, Dirintelkam Polda Kalbar, Kombes Pol Munizar, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa pihak kepolisian telah melakukan langkah-langkah untuk menjaga situasi tetap kondusif setelah munculnya persoalan tersebut.
Munizar mengatakan, pihak kepolisian tidak tinggal diam dan telah mengambil tindakan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
Ia juga menyebut bahwa kepolisian tetap melakukan pemeriksaan dan klarifikasi untuk memastikan persoalan tersebut dapat ditangani sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah mengambil tindakan. Artinya, kami melakukan langkah-langkah sesuai dengan situasi yang ada,” tegas Munizar saat menerima aspirasi Aliansi Ormas Kalbar Bersatu.
Menurutnya, aparat kepolisian juga mempertimbangkan situasi di lapangan agar penanganan suatu persoalan tidak justru meningkatkan eskalasi atau suhu di tengah masyarakat.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk organisasi kemasyarakatan, untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban.
Dalam kesempatan tersebut, Munizar juga menyinggung persoalan etika dalam penggunaan bendera Merah Putih, khususnya dalam momentum peringatan kemerdekaan.
Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut harus dilihat secara tepat, termasuk dari aspek etika dan ketentuan yang berlaku.
Wadir Intelkam: Polisi Langsung Lakukan Klarifikasi
Pada kesempatan yang sama, Wadir Intelkam Polda Kalbar menjelaskan bahwa pihak kepolisian telah mengambil langkah segera setelah menerima informasi terkait kejadian yang berlangsung di lokasi.
Menurutnya, setelah kegiatan selesai dan massa membubarkan diri, pihak kepolisian langsung melakukan komunikasi serta meminta pihak terkait kembali untuk memberikan klarifikasi.
“Kita tidak diam melihat situasi kemarin. Kita langsung bertindak,” jelasnya.
Ia mengatakan, langkah tersebut dilakukan untuk mencegah persoalan berkembang dan menimbulkan situasi yang lebih besar.
Pihak kepolisian, lanjutnya, juga telah meminta klarifikasi dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kejadian tersebut.
“Begitu selesai acara mereka bubar. Saya telepon untuk segera kembali dan membuat klarifikasi terkait kegiatan itu,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya juga telah menerima video mengenai kejadian tersebut dan meminta agar informasi maupun bahan yang berkaitan segera ditindaklanjuti.
Menurutnya, tindakan kepolisian dilakukan dengan mempertimbangkan situasi di lapangan serta pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Kita segera melakukan klarifikasi dan segera mengambil tindakan. Kita tidak ingin persoalan ini semakin besar,” pungkasnya.
Dengan diterimanya aspirasi tersebut, Aliansi Lintas Ormas Kalbar berharap persoalan yang menjadi sorotan publik dapat ditangani secara transparan, profesional, dan sesuai ketentuan hukum, sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di tengah masyarakat.
ASDI AS SE
