Dok. Foto Tim Kuasa Hukum LBH Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia).
Mitratnipolri.id|SEMARANG – STR, korban dugaan tindak pidana penipuan, secara resmi menunjuk Tim Kuasa Hukum LBH Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia) sebagai kuasa hukum untuk mendampinginya dalam proses pelaporan kepolisian di Polda Jawa Tengah.
STR mengalami kerugian materiil hingga puluhan juta rupiah akibat dugaan perbuatan AN, seorang anggota kepolisian aktif yang sebelumnya diketahui bertugas di Polsek Semarang Selatan sebagai Kanit Lantas.
Peristiwa tersebut bermula sekitar Desember 2025, ketika STR dan AN bertemu di kawasan Simpang Lima, Semarang. Seiring berjalannya waktu, komunikasi keduanya semakin akrab dan intens. Dalam komunikasi tersebut, AN berkali-kali menawarkan pekerjaan dengan iming-iming keuntungan mencapai miliaran rupiah.
STR yang pada awalnya tidak tertarik dan tidak memahami pekerjaan yang ditawarkan AN, beberapa kali menyampaikan penolakan. Namun, penolakan tersebut tidak membuat AN menghentikan penawarannya. Sebaliknya, AN diduga terus melakukan pendekatan dan menawarkan pekerjaan hingga STR merasa terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.
Hingga sekitar Maret 2026, AN kembali menawarkan pekerjaan terkait proyek pipa milik PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dengan iming-iming keuntungan mencapai miliaran rupiah.
Siyogo, S.H., M.H., selaku Tim Kuasa Hukum LBH Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia), menjelaskan bahwa AN diduga secara intensif menawarkan pekerjaan proyek pipa Pelindo hingga menimbulkan ketidaknyamanan bagi kliennya.
“AN diduga telah merencanakan serangkaian tindakan untuk meyakinkan klien kami. Hal tersebut terlihat dari adanya pengiriman foto-foto pipa, dokumen-dokumen, bahkan penyusunan pertemuan dengan sejumlah orang yang diklaim memiliki keterkaitan dengan pekerjaan pipa Pelindo tersebut. Rangkaian tindakan itu diduga dilakukan untuk membangun kepercayaan klien kami terhadap pekerjaan yang ditawarkan,” ujarnya.
Menurut Slamet Wahyudi, S.H., C.Me., selaku Tim Kuasa Hukum LBH RaKeSia, dugaan perbuatan AN tidak hanya mengakibatkan kerugian materiil bagi STR, tetapi juga berdampak terhadap kondisi psikologis korban. STR mengaku mengalami tekanan, ketakutan, dan trauma akibat dugaan tindakan pengancaman serta intimidasi yang dilakukan oleh AN.
“Laporan klien kami sudah masuk di Polda Jawa Tengah dan saat ini ditangani oleh Subdit II Unit 5. Kami sedang menunggu undangan pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dari penyidik sebagai tindak lanjut laporan kepolisian tersebut,” ungkap Slamet Wahyudi.
Lebih lanjut, Tim Kuasa Hukum LBH RaKeSia menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal perkara ini hingga memperoleh kepastian hukum. Pihaknya berharap penyidik Polda Jawa Tengah dapat menangani perkara tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih, mengingat terlapor merupakan anggota Polri aktif.
“Kami tidak ingin perkara ini berhenti hanya sebatas laporan. Kami akan mengawal setiap tahapan proses hukum, memastikan seluruh alat bukti dan keterangan saksi diperiksa secara menyeluruh, serta mendorong agar pihak-pihak yang diduga terlibat dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.
Mengingat AN merupakan anggota kepolisian aktif, Tim Kuasa Hukum LBH RaKeSia juga telah menempuh jalur pengaduan melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Jawa Tengah terkait dugaan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, khususnya mengenai perilaku anggota Polri dalam kehidupan bermasyarakat.
Menurut Tim Kuasa Hukum, apabila dalam proses pemeriksaan nantinya terbukti terdapat tindakan yang memanfaatkan status, profesi, maupun jabatan sebagai anggota Polri untuk memperoleh keuntungan pribadi dengan cara memperdaya masyarakat, maka persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan dugaan tindak pidana, tetapi juga menyangkut integritas dan kehormatan institusi Kepolisian.
“Seragam dan jabatan kepolisian seharusnya menjadi simbol pengabdian, perlindungan, dan pengayoman masyarakat, bukan justru menjadi sarana untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat demi kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kami berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari institusi Polri,” ungkap Tim Kuasa Hukum.
Tim Kuasa Hukum juga menyampaikan bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bidpropam Polda Jawa Tengah, terdapat rencana pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri terkait perkara AN pada Jumat, 13 November 2026. Informasi tersebut disampaikan oleh Kompol Aryasungkowo saat koordinasi Tim Kuasa Hukum di Polda Jawa Tengah pada 10 November 2026.
Di sisi lain, Tim Kuasa Hukum mengungkapkan bahwa pihaknya memperoleh informasi mengenai dugaan adanya masyarakat lain yang mengalami kerugian akibat perbuatan AN. Namun, sejumlah pihak diduga masih merasa takut dan enggan melaporkan peristiwa yang dialaminya karena status AN sebagai anggota kepolisian.
Menyikapi hal tersebut, LBH RaKeSia membuka ruang pengaduan dan pendampingan hukum bagi masyarakat yang merasa pernah mengalami peristiwa serupa atau menjadi korban dugaan perbuatan AN. Langkah ini dilakukan untuk menghimpun informasi serta bukti tambahan apabila terdapat pihak lain yang mengalami kerugian dengan pola atau modus yang serupa.
“Kami mengimbau masyarakat yang merasa dirugikan agar tidak takut untuk mencari pendampingan hukum. Kami siap memberikan konsultasi serta pendampingan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Jangan sampai status atau jabatan seseorang menjadi alasan bagi masyarakat untuk kehilangan keberanian dalam mencari keadilan,” jelas Tim Kuasa Hukum.
Selain mendampingi STR, Tim Kuasa Hukum LBH RaKeSia juga telah menyampaikan Somasi I kepada AN terkait dugaan kerugian yang dialami korban lain berinisial HR.
“Kami juga telah melayangkan Somasi I kepada AN terkait kerugian yang dialami korban HR. Saat ini kami masih menunggu tanggapan atau jawaban atas somasi tersebut. Apabila tidak terdapat penyelesaian sebagaimana yang diharapkan, kami akan mempertimbangkan langkah hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkap Tim Kuasa Hukum.
Sementara itu, berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Polsek Semarang Selatan, AN saat ini sudah tidak lagi bertugas di Polsek Semarang Selatan dan telah ditarik ke Polrestabes Semarang.
Tim Kuasa Hukum LBH RaKeSia menegaskan bahwa seluruh langkah hukum yang ditempuh merupakan bentuk keseriusan dalam memperjuangkan hak-hak korban sekaligus mendorong terwujudnya penegakan hukum yang berintegritas. Pihaknya meminta agar seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional tanpa adanya intervensi maupun perlakuan khusus terhadap siapa pun.
“Kami tetap menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya proses pembuktian kepada aparat penegak hukum. Namun, kami juga meminta agar hak-hak korban mendapatkan perhatian dan perlindungan sebagaimana mestinya. Bagi kami, keadilan tidak boleh terhambat oleh status, pangkat, maupun jabatan seseorang,” tutup Tim Kuasa Hukum LBH RaKeSia.
LBH Rantai Keadilan Indonesia (LBH RaKeSia) menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses hukum, memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum.
Red.
