*Bongkar Praktik Komitmen Fee Proyek APBD di Dinas Perkim-LH Membuat Oknum Pejabat Bergelimang Harta.*
Mitratnupolri.id. Ketapang, Kalimantan Barat. Publik menilai adanya dugaan komitmen fee dana anggaran proyek begitu selesai ketuk palu draft APBD Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, akan muncul permintaan komitmen fee oleh oknum pejabat, dan komitmen fee inilah yang membuat oknum pejabat Dinas akan bergelimang harta benda.
Karena praktik komitmen fee yang sudah mendarah daging ini
begitu musim pembahasan APBD tiba, akan berubah untuk menciptakan rumus korupsi dengan modus berbagai macam cara. Aroma praktik “Mafia Proyek”, mulai mainkan hitungan kalkulator tidak kasat mata dalam kepala oknum pejabat dinas.
Misalnya proyek di Dinas Perkim-LH Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Tahun anggaran 2024
ribuan paket Penunjukan Langsung (PL) senilai puluhan miliar, anggaran ini mengalirkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Korupsi (KKN).
Karena begitu proyek diketok, ritual kuno bernama “komitmen fee” mulai menari dengan lincah. Permintaan 15 % – 20 % bahkan lebih dari 20 % di depan sebagai mahar, untuk hubungan harmonis antara Oknum pejabat Dinas Perkim dengan kontraktor.
Berdasarkan keterangan, Alfian, Mt Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) Kabupaten Ketapang, untuk mendapatkan paket pekerjaan perubahan PL tahun 2024, diminta setor dimuka 15 % – 20 % bahkan lebih dari 20 %.
Bahkan Persatuan Wartawan Kalimantan Barat (PWK) telah melaporkan kegiatan paket proyek anggaran tahun 2025, ke Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat.
Menurut Uti Iskandar (56) warga Ketapang, bahwa anggaran APBD ada komitmen jatah fee menunjukkan ke kwatiran publik akan adanya potensi penyalahgunaan atau alokasi anggaran yang tidak transparan. Untuk kepentingan oknum pejabat atau kelompok individu tertentu, bukan untuk kesejahteraan masyarakat.
Karena setiap pihak Pelaksanaan/Kontraktor yang sudah terpotong sana-sini harus tetap kreatif. Kegiatan pekerjaannya tidak sesuai dari RAB, yang terpenting bukan kualitas bangunan melainkan kualitas dokumentasi, ujar Uti Iskandar.
Ia juga menambahkan, setiap tahun ritual ini lahir kembali. APBD baru, Proyek baru, Komitmen fee baru, pengurangan volume baru, dan pembangunan absurd yang tetap sama. Korupsi di Kabupaten Ketapang ini, tidak pernah mati, dia hanya ganti parfum, ganti pencahayaan, dan kadang ganti slogan.
Kita, masyarakat setia penonton drama anggaran, hanya bisa mengelus dada sambil tersenyum getir, berharap suatu hari APBD benar-benar kembali ke makna aslinya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bukan Anggaran Pendapatan untuk Oknum Pejabat atau kelompok individu tertentu, pungkasnya.
Analisis Hukum Lembaga TINDAK INDONESIA.
Yayat Darmawi SE,SH,MH Koordinator Lembaga Tim Investigasi Dan Analisis Korupsi saat dimintai analisis yuridisnya terkait dengan kasuistis di Dinas Perkim-LH Ketapang yang sangat complicated dan sudah seperti benang kusut namun tidak bisa disentuh sedikitpun oleh Aparat Penegak Hukum Tipikor baik yang berada di tingkat Polda Maupun yang berada di tingkat Kejaksaan Tinggi kalimantan barat, disinilah letak anomaly nya, kata yayat.
Setidaknya APH Tipikor dikalimantan barat dapat memfollowUp kasuistis Indikasi Korupsi dan Penyalahgunaan Kewenangan di Perkim – LH Ketapang dengan komitmen keseriusan dan komitmen dukung Asta Citanya Presiden, sahut yayat.
Carut marut yang multidimensional terjadi di Perkim-LH Ketapang dari persfektive hukum tipikor mestinya tolok ukurnya ada di tujuan akhirnya yaitu menciptakan situasi pemerintahan yang Good Goverment mestinya hal inikan sudah menjadi konsep yang mesti di tuju namun berbanding terbalik situasibya di Perkim – LH ketapang, sahut yayat.
Saatnya Action Law Enforcement di kalimantan barat lebih di Masivekan lagi agar supaya efek hukum yang bersifat menjerai mewujud dalam implementasi yang Nyata dan Objektive, sudahilah prilaku meredam kasus korupsi yang menghancurkan Citra Baik Institusi, sebut yayat
Asdi AS SE
