*JALAN PROVINSI DI KETAPANG RUSAK PARAH, WARGA SOROTI LAMBANNYA RESPON PEMPROV KALBAR DAN DPRD.*
Mitratnipolri .id. Ketapang, Kalbar. – Kerusakan parah pada sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Ketapang hingga kini belum mendapat penanganan maksimal.
Kondisi tersebut menuai kritik, keluhan dan kekecewaan masyarakat yang menilai Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) serta anggota DPRD Kalbar daerah pemilihan Ketapang–Kayong terkesan lamban dan kurang responsif.
Beberapa ruas jalan provinsi yang dikeluhkan warga di antaranya Jalan Tumbang Titi–Tanjung, Pesaguan–Kendawangan, hingga Simpang Sei Gantang–Teluk Batu.
Kerusakan ruas jalan yang telah berlangsung bertahun-tahun itu dinilai sangat mengganggu aktivitas dan perekonomian masyarakat serta membahayakan pengguna jalan.
Kurniawan (49), warga Ketapang, mengaku kecewa dengan sikap Pemprov Kalbar dan wakil rakyat asal Ketapang yang duduk di DPRD provinsi Kalbar karena dinilai seolah olah diam terhadap penderitaan masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Jalan provinsi semakin hancur, masyarakat setiap hari mengeluh, tapi tidak ada respons nyata dari Pemprov Kalbar maupun anggota DPRD Kalbar asal Ketapang. Seolah-olah mereka tidak peduli,” ujar Kurniawan .
Kurniawan menjelaskan, meski perbaikan jalan membutuhkan proses, setidaknya pemerintah provinsi dan DPRD Kalbar menunjukkan kepedulian dengan turun langsung ke lapangan atau menyampaikan sikap resmi kepada publik.
“Harusnya anggota DPRD Kalbar asal Ketapang yang paling terdepan menyuarakan keluhan kami. Tapi sampai sekarang tidak ada yang benar-benar bersuara lantang memperjuangkan perbaikan jalan provinsi ini,” keluhnya.
Kritik juga datang dari Rusdi (40), warga Kecamatan Kendawangan. Menurutnya kekecewaan masyarakat semakin besar karena tidak melihat langkah konkret dari Pemprov Kalbar maupun wakil rakyat provinsi.
“Sebagian besar masyarakat kecewa. DPRD Kalbar asal Ketapang terkesan diam, seperti tidur pulas, sementara kami terus berteriak soal jalan rusak,” tutur Rusdi.
Sementara itu, Mochtar anggota DPRD Kabupaten Ketapang berharap Pemprov Kalbar segera merespons keluhan masyarakat terkait kondisi jalan provinsi. Lambannya penanganan justru membuat Pemerintah Kabupaten Ketapang kerap disalahkan oleh masyarakat.
“Tidak semua masyarakat paham status jalan. Padahal jalan rusak itu kewenangan provinsi Kalbar. Pemkab Ketapang sudah berikhtiar dengan mengusulkan penanganan sembilan ruas jalan provinsi kepada Gubernur Kalbar beberapa bulan lalu,” tegas Mochtar
Mochtar menambahkan, Pemprov Kalbar melalui Dinas PUPR Provinsi seharusnya lebih terbuka menyampaikan rencana penanganan kepada publik serta turun langsung meninjau kondisi lapangan.
“Perlu ada penjelasan resmi ke masyarakat agar jelas mana jalan provinsi dan siapa yang bertanggung jawab, supaya Pemkab Ketapang tidak terus disalahkan,” ujarnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat, Iskandar Zulkarnaen, belum memberikan tanggapan. Pesan singkat yang dikirimkan melalui aplikasi WhatsApp pada Senin (12/1/2026) belum mendapat respons tanggapan.
Diketahui, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah mengusulkan penanganan sembilan ruas jalan provinsi kepada Gubernur Kalbar pada November 2025 lalu.
Dimana ruas-ruas jalan tersebut merupakan jalur utama aktivitas masyarakat dengan total panjang ratusan kilometer dan tersebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Ketapang.. (Pontianak Informasi).
Asdi AS SE
