*Bupati Mempawah Erlina Tegaskan Seleksi JPT Pratama Transparan, Tanpa Intervensi*
Mitratnipolri.id. Mempawah, Kalbar. – Bupati Mempawah, Erlina, menegaskan bahwa proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah dilaksanakan secara transparan, objektif, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka tahap akhir seleksi berupa uji kompetensi bidang (wawancara) di Pontianak, Sabtu (2/5/2026).
“Seleksi ini bukan sekadar formalitas, tetapi proses strategis untuk menentukan arah kepemimpinan birokrasi ke depan,” tegas Erlina.
Seleksi terbuka tahun ini mencakup sejumlah jabatan penting, yakni Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Dinsos PPPAPMPD), Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), serta posisi krusial Sekretaris Daerah (Sekda).
Posisi Sekda sendiri merupakan jabatan karier tertinggi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah dan memiliki peran sentral dalam menggerakkan roda pemerintahan.
Erlina menegaskan bahwa seleksi ini mengedepankan prinsip sistem merit—yakni berbasis kompetensi, kualifikasi, dan integritas. Ia berharap proses ini mampu melahirkan pejabat yang tidak hanya kuat secara administratif, tetapi juga memiliki visi pembangunan.
Namun di sisi lain, publik kerap menaruh perhatian khusus terhadap seleksi jabatan strategis di daerah. Transparansi yang diklaim pemerintah dinilai harus benar-benar dibuktikan, bukan sekadar narasi normatif.
Tahap wawancara disebut menjadi penentu utama dalam menguji kapasitas kepemimpinan, gagasan, serta kemampuan peserta dalam menjawab tantangan birokrasi.
Sebanyak 17 pejabat dari internal Pemkab Mempawah mengikuti seleksi ini. Mereka sebelumnya telah lolos tahap administrasi dan penelusuran rekam jejak.
Dengan jumlah peserta yang terbatas dan posisi yang strategis, persaingan dinilai ketat dan penuh kepentingan.
Pernyataan “bebas intervensi” sering kali menjadi jargon dalam setiap seleksi jabatan publik. Namun pengalaman di berbagai daerah menunjukkan bahwa praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan prinsip tersebut.
Jika benar proses ini dijalankan secara murni berbasis merit, maka hasil akhirnya harus mencerminkan kualitas, bukan kedekatan atau kompromi politik.
Di titik ini, peran pengawasan publik menjadi penting. Keterbukaan informasi, akuntabilitas panitia seleksi, serta hasil penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan akan menjadi indikator nyata apakah seleksi ini benar-benar bersih.
Kini, publik menunggu: apakah seleksi JPT Pratama di Mempawah akan menjadi contoh praktik baik tata kelola ASN, atau sekadar mengulang pola lama dengan wajah baru.
Sumber: Prokopim Mpw.
Asdi AS SE
