*H. Irsan S.ag, Sekretaris DPW PKB Kalbar 2026–2031 tegaskan Fokus Tambah Kursi & Perjuangkan Dana Bagi Hasil*

Mitratnipolri.id . Pontianak, Kalbar. – H. Irsan, S.Ag., M.H. resmi ditetapkan sebagai sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kalimantan Barat masa bakti 2026–2031. Penetapan tersebut merupakan hasil mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil) yang sebelumnya diawali proses penjaringan calon oleh DPP PKB.
Dalam wawancara khusus , Irsan menegaskan komitmen memperkuat struktur partai hingga ke daerah-daerah yang selama ini belum memiliki kursi legislatif.
“Daerah yang masih zero kursi harus kita dorong minimal tidak ‘telur’ atau memperoleh satu kursi. Yang sudah ada kursinya, kita upayakan bertambah,” tegasnya.
*Fokus Perjuangan: Dana Bagi Hasil untuk Kalbar*
Irsan juga menyoroti persoalan ketimpangan dana bagi hasil (DBH), khususnya dari sektor perkebunan sawit dan pertambangan bauksit.
Menurutnya, Kalimantan Barat merupakan penghasil sawit terbesar kedua setelah Riau
*Salah satu penghasil bauksit terbesar nasional*
Namun, ia menilai daerah belum merasakan keadilan fiskal dari pusat. Misalnya persoalan pelabuhan ekspor. Saat ini, sebagian komoditas ekspor Kalbar masih menggunakan pelabuhan di Jakarta dan Dumai (Riau), sehingga potensi pendapatan daerah tidak optimal.
PKB Kalbar, lanjutnya, mendesak Pelindo untuk segera memfungsikan pelabuhan internasional di Kalbar (termasuk Pelabuhan Kijing) agar ekspor dapat dilakukan langsung dari daerah.
“Kita punya kekayaan, tapi tidak mendapatkan dana bagi hasil yang maksimal. Ini kerugian besar bagi Kalbar,” ujarnya.
*Minta DPRD Kawal Regulasi Pusat*
Irsan berharap anggota DPRD dari PKB dapat menjembatani aspirasi daerah, terutama dalam mendorong:
– pemerataan dana bagi hasil
– Keadilan fiskal untuk daerah penghasil tambang dan perkebunan
– Regulasi yang berpihak pada daerah
Irsan menilai peran partai politik penting dalam menjaga keharmonisan masyarakat pasca-Pemilu dan Pilkada agar tidak terjadi polarisasi berkepanjangan.
*Mekanisme Penetapan Ketua DPW*
Irsan menjelaskan, Muswil pada 24 November lalu bukan langsung memilih ketua, melainkan menjaring dan merekomendasikan calon yang sebelumnya telah melalui proses seleksi oleh DPP PKB.
DPP membawa sejumlah nama hasil evaluasi dan penjaringan internal. Dalam forum Muswil, DPC dapat merekomendasikan atau menjatuhkan calon sesuai mekanisme organisasi. Disebutkan, terdapat enam calon Ketua DPW yang masuk dalam proses tersebut.
Asdi AS SE

















