*Sidak SPBN Sungai Kakap, Bupati Kubu Raya Tegaskan Nol Toleransi Penyelewengan Solar Subsidi*
Mitratnipolri. id. Kubu Raya, Kalbar— Bupati Kabupaten Kubu Raya, Sujiwo, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kecamatan Sungai Kakap, Rabu (22/4/2026), menyusul beredarnya video viral terkait dugaan penyelewengan distribusi solar bersubsidi.
Sidak tersebut dilakukan untuk memastikan langsung kebenaran informasi yang beredar di masyarakat, termasuk dugaan pengisian bahan bakar kepada kapal luar negeri serta tidak optimalnya pelayanan bagi nelayan lokal.
“Saya hadir untuk menyikapi video yang viral. Kalau benar terjadi penyelewengan, tidak ada toleransi,” tegas Sujiwo di lokasi.
*Koordinasi Penegakan Hukum*
Sujiwo menegaskan telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti temuan di lapangan apabila terbukti terjadi pelanggaran.
“Saya sudah sampaikan ke Kapolres, jika ada bukti nyata, segera lakukan penegakan hukum. Tidak ada kompromi terhadap penyalahgunaan barang subsidi,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa solar subsidi merupakan hak nelayan yang harus dijaga distribusinya agar tepat sasaran, namun tetap harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
*Persoalan Alat Tangkap Jadi Sorotan*
Salah satu persoalan utama yang ditemukan adalah penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai regulasi, seperti pukat trawl. Nelayan yang menggunakan alat tersebut tidak berhak menerima subsidi.
“Solar subsidi itu untuk nelayan, tapi ada aturan. Nelayan yang masih menggunakan pukat trawl tidak bisa diberikan. Ini harus diluruskan,” jelasnya.
Sebagai solusi, pemerintah bersama Dinas Perikanan Provinsi mendorong nelayan untuk beralih ke alat tangkap yang sesuai regulasi, seperti jaring hela dasar (JHD), agar dapat memenuhi syarat penerima subsidi.
*Pemda Siapkan Langkah Konkret*
Sujiwo juga meminta nelayan untuk proaktif menyesuaikan perizinan alat tangkap. Ia bahkan telah menjadwalkan pertemuan khusus dengan para nelayan guna mencari solusi bersama dan memberikan pemahaman yang komprehensif.
“Kami akan undang nelayan hari Kamis. Saya akan prioritaskan hadir agar persoalan ini segera selesai dan tidak berlarut,” katanya.
Selain itu, ia menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk tidak ragu mengeluarkan rekomendasi bagi nelayan yang telah memenuhi syarat, dengan tetap disertai pengawasan ketat.
“Saya pastikan, kalau sudah sesuai aturan tapi rekomendasi tidak dikeluarkan, akan saya evaluasi bahkan ganti kepala dinas. Negara harus hadir untuk rakyat,” tegasnya.
*Dorong Transparansi dan Kepatuhan*
Di akhir keterangannya, Sujiwo mengajak seluruh pihak—nelayan, pemerintah, dan aparat—untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan ini secara transparan dan sesuai aturan.
“Kita harus berani mengungkap kebenaran. Negara hadir untuk melindungi nelayan, tapi semua juga harus patuh pada regulasi,” pungkasnya.
Sidak ini menjadi sinyal kuat komitmen pemerintah daerah dalam menjaga distribusi subsidi tetap tepat sasaran serta menindak tegas segala bentuk penyalahgunaan yang merugikan masyarakat, khususnya nelayan kecil.
Asdi AS SE
