*KETUA UMUM LAKI KRITIK REGULASI BBM : NELAYAN KECIL TERBEBANI, SYARAT RUMIT*
Mitratnipolri. id. Pontianak , Kalbar. – Ketua Umum Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI), Burhanudin Abdullah, menyoroti kebijakan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dinilai belum berpihak pada nelayan kecil. Ia menilai, berbagai persyaratan administratif yang diberlakukan justru mempersempit akses nelayan tradisional terhadap kebutuhan vital tersebut.
Dalam keterangannya pada Jumat (1/5/2026), Burhanudin menegaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah distribusi BBM yang tidak sederhana. Ia berharap pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo Subianto, dapat mempertimbangkan ulang regulasi yang dinilai membebani.
“Masalah mendasar nelayan adalah BBM. Namun ironisnya, untuk mengaksesnya mereka dihadapkan pada persyaratan yang tidak semua mampu dipenuhi,” ujarnya.
Burhanudin menjelaskan, sejumlah dokumen seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem OSS, Kartu Kusuka, PAS kecil, hingga Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP) menjadi hambatan nyata di lapangan. Bagi sebagian nelayan kecil, proses tersebut bukan sekadar administratif, melainkan labirin birokrasi yang sulit ditembus karena keterbatasan biaya, minimnya literasi digital, serta rendahnya akses pendampingan.
Ia menilai, kondisi ini membutuhkan perhatian serius dari pemerintah pusat melalui evaluasi menyeluruh serta penyederhanaan mekanisme distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan inklusif.
Di tingkat daerah, Burhanudin turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dinilai responsif dalam merespons persoalan nelayan. Berbagai forum komunikasi dan upaya pencarian solusi disebut sebagai sinyal positif adanya komitmen perbaikan layanan publik.
“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah daerah. Harapannya, birokrasi bisa dipangkas dan pelayanan dilakukan secara langsung agar nelayan tidak lagi kesulitan,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia mendorong penerapan layanan jemput bola sebagai solusi konkret, sehingga nelayan tidak harus bergulat dengan prosedur panjang hanya untuk mendapatkan haknya atas BBM bersubsidi. Menurutnya, pendekatan ini dapat menjadi jembatan antara kebijakan dan realitas di lapangan.
Upaya reformasi regulasi ini dinilai krusial untuk menjaga keberlangsungan usaha nelayan kecil sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada akses energi yang terjangkau.
Asdi AS SE
