Mitratnipolri.id || Kampar (3/1/2026). Klaim bahwa polemik PAUD Melati Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar telah selesai dan dimediasi secara damai kini dipertanyakan publik.
Pasalnya, hingga hari ini orang tua siswa PAUD Melati bernama Nurul belum pernah dipertemukan dengan pihak utama, yakni anggota DPRD Kampar berinisial (A) beserta istrinya (N), yang diduga melakukan tekanan dan ancaman terkait postingan program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Ya belum selesai, karena hingga hari ini saya belum pernah dipertemukan dengan pihak utama, meski sudah berulang kali meminta”, Ungkap orang tua murid PAUD.
Fakta ini berbanding terbalik dengan narasi yang beredar di sejumlah media yang menyebut persoalan telah ditangani dan berakhir damai.
Klaim damai itu dinilai sepihak dan prematur, karena substansi utama justru tidak pernah disentuh: pertemuan langsung antara pihak yang diduga mengancam dan orang tua siswa PAUD sebagai korban.
“Gak pernah di pertemukan, karna informasinya beliau keluar kota”, tambah orang tua murid PAUD.
Diketahui, anggota DPRD Kampar berinisial (A) merupakan Ketua Yayasan POS PAUD Melati, sementara istrinya tercatat sebagai pengurus yayasan.
Posisi ganda sebagai pejabat publik dan pengelola lembaga pendidikan inilah yang sejak awal menjadi sorotan, terlebih ketika kritik terhadap menu program negara berujung tekanan terhadap orang tua murid.
“Berdasarkan data yg kami pegang ini, kawan-kawan bisa lihat sendiri. Ketua yayasan atas nama siapa dan ini istrinya yang sama-sama kita ketahui selaku pihak yang menulis dan mengirimkan pesan WhatsApp yang oleh pihak keluarga dinilai bernada ancaman dan pengusiran terhadap ananda kami. Sekaligus juga mengeluarkan adik kami ini dari grup WhatsApp PAUD” Tegas keluarga sambil menunjukkan data.
Sejak kasus ini viral, orang tua siswa tercatat kooperatif dan menghadiri seluruh undangan klarifikasi maupun mediasi, baik di tingkat instansi pemerintah, hingga forum resmi.
Namun ironisnya, tak satu pun forum tersebut menghadirkan pasangan suami istri yang menjadi pihak utama persoalan. Mereka yang paling berkepentingan justru tak pernah duduk berhadapan dengan orang tua siswa PAUD.
Situasi ini memunculkan pertanyaan serius di ruang publik: apakah ini bentuk arogansi kekuasaan, atau ada kepentingan tertentu yang belum terungkap ke publik?
Alih-alih menyelesaikan masalah secara terbuka dan berkeadilan, yang tampak justru upaya membangun kesan damai tanpa penyelesaian nyata. Kritik terhadap program negara MBG yang seharusnya menjadi bahan evaluasi demi gizi dan pendidikan anak, berubah menjadi persoalan etika pejabat dan keberpihakan kekuasaan.
Atas kondisi tersebut, orang tua murid PAUD menyatakan siap menempuh jalur resmi ke Badan Kehormatan DPRD Kampar. Langkah ini diambil sebagai upaya mencari keadilan dan memastikan bahwa etik dan moral pejabat publik benar-benar ditegakkan, bukan sekadar slogan.
“Iya, karena sifatnya berjenjang, akan diupayakan. Kami akan tempuh jalur resmi ke Badan Kehormatan DPRD”, tegas orang tua murid PAUD.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta keterangan dari anggota DPRD Kampar (A) dan pihak terkait lainnya guna memastikan keberimbangan informasi.
Kasus ini kini tak lagi sekadar konflik antara wali murid dan sekolah. Ini telah menjadi sorotan publik karena menyangkut program negara, pendidikan anak usia dini, serta integritas wakil rakyat.
Publik menanti:
akankah kekuasaan berani bertanggung jawab, atau terus bersembunyi di balik klaim damai sepihak?
Bersambung***
