MENTERI UMKM MAMAN ABDURRAHMAN TEGASKAN KEBERADAAN KMP UNTUK MENDORONG PERTUMBUHAN DAERAH BUKAN PENGHAMBAT AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT
Mitratnipolri .id . Pontianak,Kalbar.— Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan bahwa keberadaan Koperasi Merah Putih harus menjadi instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, bukan justru menimbulkan beban maupun menghambat aktivitas ekonomi masyarakat.
Dalam wawancara itu, Maman menanggapi pertanyaan mengenai isu Koperasi Merah Putih yang disebut-sebut akan menjadi penyalur gaji pegawai negeri sipil (PNS) maupun karyawan.
Menurutnya, keberadaan dan model usaha Koperasi Merah Putih tidak dapat disamaratakan di seluruh wilayah Indonesia.
Pelaksanaannya perlu menyesuaikan potensi ekonomi, karakteristik, serta kearifan lokal masing-masing daerah.
Ia menekankan, kebijakan yang diterapkan harus mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan. Apabila suatu model usaha berpotensi menimbulkan kontraksi atau mengganggu kegiatan ekonomi yang sudah berjalan, kondisi tersebut perlu dievaluasi dan menjadi bahan pertimbangan pemerintah.
Maman mencontohkan Kalimantan Barat yang telah memiliki tradisi koperasi kredit atau Credit Union (CU) dengan karakteristik dan pendekatan yang berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pengembangan Koperasi Merah Putih perlu memperhatikan keberadaan lembaga ekonomi yang sudah berjalan, sekaligus mencari ruang untuk memperkuat kegiatan usaha masyarakat.
Terkait kemungkinan koperasi menjadi penyalur gaji PNS atau karyawan, Maman menjelaskan bahwa pemanfaatan institusi koperasi untuk berbagai kegiatan ekonomi perlu dilihat berdasarkan kesesuaian penerapannya di masing-masing daerah.
Pada akhirnya, Maman menegaskan bahwa penguatan koperasi, perluasan pembiayaan UMKM, dan pengembangan pariwisata harus berjalan searah dengan kebutuhan masyarakat serta potensi ekonomi lokal.
Koperasi Merah Putih diharapkan tidak hanya menjadi lembaga yang dibentuk secara administratif, tetapi juga mampu membangun jaringan usaha, memperkuat distribusi produk lokal, dan membuka peluang ekonomi baru.
Ia mengatakan, peningkatan dukungan pembiayaan tersebut perlu disertai koordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi koperasi dan UMKM untuk memetakan kondisi pelaku usaha, termasuk kemungkinan adanya UMKM yang terdampak oleh perubahan kebijakan atau persaingan usaha.
Pemetaan tersebut penting untuk mengetahui bentuk dampak yang terjadi dan menentukan langkah tindak lanjut yang sesuai.
Asdi AS SE
