mitratnipolri.id – Massa yang menamakan dirinya Gerakan Mahasiswa Peduli Riau (GMPR) menggelar aksi damai, di Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Kamis (27/6/2024).
Dalam aksinya, GMPR menuntut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengevaluasi, bahkan mencopot Penjabat (Pj) Gubernur Riau SF Hariyanto lantaran berkinerja buruk dilansir dari( riausatu.com )
Koordinator Lapangan (Korlap) GMPR, Muhammad Iqbal Sanusi, mengatakan aksi mereka ini didasari oleh beberapa kekecewaan terhadap kepemimpinan SF Hariyanto sebagai Pj Gubri.
Kekecewaan itu dituangkan dalam spanduk bertuliskan “Pemuda dan Mahasiswa Riau Menuntut Mendagri Segera Evaluasi dan Copot Pj Gubernur Riau SF Hariyanto”, dan menyampaikan lima tuntutan.
Pertama, Pj Gubri SF Hariyanto dinilai menunjukkan hegemoni kekuasaan dengan memasang baliho bernuansa politis dan melakukan mutasi pejabat yang berorientasi pada kepentingan pribadi.
“Hal ini dikhawatirkan akan mengganggu netralitas Pj. Gubernur dalam Pilkada 2024 mendatang,” kata Iqbal Sanusi.
Kedua, GMPR menilai 100 hari kepemimpinan Pj Gubri tidak menunjukkan hasil signifikan dan hanya bersifat pencitraan. Contohnya, program Riau Bebas Stunting yang dicanangkan, belum menunjukkan hasil yang jelas.
Ketiga, Pj Gubri diindikasikan memecah belah umat dengan melakukan pergantian pengurus Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau sebelum masa kepengurusan berakhir. Tindakan ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik antarumat beragama.
Keempat, Pj Gubri diduga terlibat dalam kasus proyek bermasalah saat menjabat Kadis PU Riau di masa Gubernur Riau Rusli Zainal. Kasus ini masih mengendap dan belum ada kejelasan penyelesaiannya.
Dan kelima, istri dan anak Pj Gubri dinilai menunjukkan gaya hidup hedonisme yang tidak sesuai dengan etika kepemimpinan. Hal ini dikhawatirkan akan merusak citra pemerintah daerah dan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
Oleh sebab itu, kami meminta Mendagri untuk evaluasi menyeluruh kinerja Pj Gubri untuk memastikan apakah sudah menjalankan tugas dengan baik dan sesuai etika kepemimpinan,” pungkas Iqbal Sanusi.
[Tim)
