*HUBUNGAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALBAR KEMBALI MEMANAS*
Mitratnipolri.id. Pontianak – Kalbar Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap proses pelantikan pejabat Eselon II Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat (5/12/2025). Ia menegaskan tidak pernah dilibatkan, diajak berdiskusi, maupun menerima tembusan surat undangan resmi dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terkait pelantikan tersebut.
Menurut Krisantus, sejak awal proses seleksi hingga penetapan dan penjadwalan pelantikan, dirinya sama sekali tidak mendapat informasi resmi. Bahkan, ia mengaku baru mengetahui agenda pelantikan setelah undangan beredar, yang hanya ditembuskan kepada Gubernur dan Sekretaris Daerah.
“Gubernur dan Wakil Gubernur itu satu paket, satu kesatuan. Segala keputusan strategis, apalagi menyangkut pejabat Eselon II, seharusnya dibicarakan bersama. Tapi mulai dari proses sampai pelantikan, Pak Gubernur tidak pernah bicara dengan saya. Saya seperti dianggap tidak ada,” tegas Krisantus saat diwawancarai, Kamis (4/12/2025).
Ia menyayangkan sikap Pemerintah Provinsi, khususnya BKD, yang dinilainya mengabaikan kedudukannya sebagai Wakil Gubernur dalam struktur pemerintahan daerah.
“Surat pemberitahuan dari BKD itu tidak ditembuskan ke saya. Hanya ke Gubernur dan Sekda. Ini sangat saya sesalkan sebagai Wakil Gubernur Kalimantan Barat,” ujarnya.
Lebih jauh, Krisantus mengungkapkan hubungan komunikasinya dengan Gubernur Kalbar Ria Norsan berjalan sangat minim. Ia membantah memiliki konflik pribadi, namun mengaku kerap dituding sebagai pihak yang memperkeruh suasana.
“Saya merasa tidak pernah punya masalah. Tapi beliau beberapa kali menuduh saya sebagai biang kerok, dalang, bahkan di forum umum seperti Kongres Partai Hanura. Itu bukan isu, itu fakta. Kalau mau, itu bisa saya bawa ke ranah hukum sebagai pencemaran nama baik,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Krisantus, berpotensi berdampak pada kualitas tata kelola pemerintahan di Kalimantan Barat. Ia menilai minimnya komunikasi dan sinergi antar pimpinan daerah akan menghambat lahirnya inovasi, program strategis, serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Saya bahkan tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan APBD. Tahu-tahu sudah diketok. Ini tentu tidak sehat bagi jalannya pemerintahan. Kalau dibiarkan, dampaknya bisa merugikan masyarakat Kalimantan Barat,” tambahnya.
Sebagai bentuk protes atas proses yang dinilainya sepihak, Krisantus menegaskan dirinya tidak akan menghadiri pelantikan pejabat Eselon II tersebut.
“Saya tidak akan hadir. Saya tidak ingin ikut bertanggung jawab atas pelantikan ini, karena saya sama sekali tidak dilibatkan dalam prosesnya,” tegasnya.
Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, belum memberikan tanggapan resmi saat dikonfirmasi terkait pernyataan Wakil Gubernur tersebut.
Tim liputan
