Mitratnipolri.id|SEMARANG-Rencana Aksi MBG Nurani Bangsa yang seharusnya akan digelar pada Kamis (11/6/2026) batal.
Gerakan ini adalah gerakan masyarakat sipil Kota Semarang dalam mengawal penegakan hukum dan perlindungan bagi kelompok rentan.
Setelah pengiriman pemberitahuan rencana aksi damai ke kepolisian di Polrestabes Semarang dan Polda Jateng, tim pergerakan dihubungi oleh kepolisian.
Konsolidasi gerakan ini bersama LBH RaKeSia, PMKRI Cabang Kota Semarang, FTPS, PBHI Jateng dan Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) bersama keluarga Alm. Iko Juliant Junior.
Setelah surat pemberitahuan aksi tersebut, tim dihubungi oleh Kasat Intel Polrestabes Semarang, Kasat Bimas Polrestabes Semarang dan Kapolrestabes Semarang. Kepolisian menginisiasi agar rencana aksi dilakukan dengan forum dialog bersama Kapolda Jateng serta jajarannya.
“Sejak kita memasukkan surat pemberitahuan aksi di Polrestabes Semarang dan Polda Jateng, kita dihubungi terus oleh kepolisian secara maraton”, ujar Romauli Situmorang.
Ia juga menambahkan bahwa ada peristiwa Aliansi Mahasiswa Papua (AMP) didatangi oleh sebanyak 8 orang.
Romauli kemudian mencoba mengonfirmasi peristiwa ini kepada kepolisian.
“Kasat Intel Polrestabes mengakui bahwa mereka adalah anggota. Tapi dikatakan bahwa agar jangan jadi liar karena memang sebelumnya ada rencana pembagian bansos dari minggu kemarin. Beliau menyampaikan bahwa nanti bisa di screenshot bahwa itu adalah hal yang berbeda. Kedatangan itu adalah untuk membagi bansos yang memang sudah direncanakan”, ujarnya.
Inisiasi ruang dialog yang dibuka oleh Kapolrestabes bersama Kapolda Jateng dihormati oleh tim pergerakan dan membicarakan di konsolidasi.
Konsolidasi 1 hari jelang rencana aksi, terdapat perbedaan sikap, beberapa menolak ruang dialog dan menerima menghormati ruang dialog dengan menyerahkan tuntutan dalam batas waktu 2 minggu sebagai tindak lanjut nyata atas poin-poin tuntutan.
Ia menjelaskan bahwa hasil konsolidasi 1 hari jelang aksi, tim akan berdialog dengan Kapolda Jateng, Dirreskrimum Polda Jateng, Dir PPA PPO Polda Jateng, Dir Binmas Polda Jateng dan Dirlantas Polda Jateng.
Tim telah menyiapkan tuntutan yang akan diserahkan saat dialog, yaitu implementasi UU TPKS, kasus Alm. Iwan Boedi, kasus Alm. Iko Juliant Junior, dan Masyarakat Adat Papua.
“Kita batalkan dialog bersama Kapolda Jateng dan jajarannya karena tiba siang ini tadi kawan-kawan AMP tidak bisa dihubungi. Nomornya tidak dapat dihubungi tiba-tiba”, ungkapnya.
PMKRI tiba-tiba menginformasikan tidak dapat hadir. PBHI Jateng juga tidak dapat hadir. AMP tidak dapat dihubungi.
“Kami tidak tahu apa yang menjadi penyebab kondisi ini. Konfirmasi ketidakhadiran tiba-tiba dan AMP tidak bisa terhubung. Kita duga bisa saja adik-adik ada rasa takut, trauma, atau hal lain kami juga tidak mengerti”, katanya.
Dengan kondisi ini, Romauli bersama Keluarga Iko Juliant Junior yang telah hadir di Polda mengambil sikap membatalkan dialog tersebut.
“Kami membatalkan dialog, karena kondisinya tidak kondusif. Tiba-tiba tidak bisa hadir dan tiba-tiba tidak bisa dihubungi”, ujar Keluarga Iko.
Ia menambahkan bahwa ruang dialog yang dibuka, kami gunakan dengan pemberian tuntutan dalam batas waktu yang jelas. Jika tidak ada tindak lanjut nyata atas tuntutan kami, maka hak konstitusi tetap dilakukan komunitas aksi. Tapi dengan kondisi hari ini (11/6/2026), dialog tersebut dibatalkan.
Pantauan di lapangan, kepolisian sudah stand by di halaman Polda Jateng.
“Tadi ada juga informasi dari Pak Edy di bagian Intel mengatakan bahwa beredar di medsos akan ada demo di gubernuran pada pukul 19.00 nanti (11/6/2026) dengan atas nama gerakan MBG Nurani Bangsa. Kami langsung klarifikasi bahwa itu bukan dari gerakan kami. Kami juga tidak tahu apakah informasi di medsos tersebut benar dan siapa yang akan demo. Karena elemen yang hadir di konsolidasi tidak ada keputusan untuk aksi di gubernuran. Sesuai surat pemberitahuan kami, aksi akan di gelar di Polda Jateng pada pukul 14.00”, jelasnya.
(Red)
