Mitratnipolri.id||Semarang-Tragedi pilu yang terjadi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur pada akhir Januari 2026 adalah peringatan keras bagi negara dan semua elemen masyarakat.
Kisah anak YBS (10 tahun), siswa kelas IV SD yang mengakhiri hidupnya setelah permintaannya untuk membeli buku dan pena kepada ibunya tidak mampu terpenuhi bukan sekedar persoalan keluarga.
“Tragedi ini bukan saja sekedar persoalan keluarga. Ini adalah persoalan negara. Ada yang salah dengan negara ini. Kemana anggaran pendidikan sehingga tidak menjangkau YBS,” tegas Romauli Situmorang.
Lebih lanjut, Romauli Situmorang mengatakan bahwa pendidikan adalah tanggung jawab negara sesuai dengan mandat Undang-Undang.
“Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sebesar 20% dari total APBN dan APBD sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat (4). Kemana semua anggaran ini sehingga seorang anak harus mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena,” ujarnya.
Menurutnya, bukan kemiskinan ekonomi yang merenggut masa depan YBS. Negara yang abai terhadap tanggung jawab dan kewajibannya sebagaimana mandat konstitusi harus bertanggung jawab atas tragedi ini.
“Dimana tanggung jawab pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat dengan semua program pemerintah terhadap pengentasan kemiskinan sehingga tidak menyentuh YBS,” imbuhnya.
Ia mengatakan bahwa keberhasilan negara bukanlah memberikan sumbangan ke luar negeri, ataupun partisipasi kuat di luar negeri sedangkan persoalan-persoalan di dalam negeri diabaikan.
“Negara seperti tutup mata dan tutup telinga sehingga YBS tidak terjangkau. Bahkan saat ini negara malah memberikan 17 T untuk iuran bergabung di BOP, ” ungkapnya.
Ia juga menyatakan bahwa tragedi ini merupakan Ironi yang sangat memilukan, negara memberikan 17 T untuk iuran keanggotaan di BOP dan YBS mengakhiri hidupnya karena tidak mampu membeli buku dan pena seharga Rp 10.000,00.
“Saatnya evaluasi, yang dibutuhkan bukan sekedar ucapan belasungkawa, tapi kebijakan yang berpihak kepada rakyat,” katanya.
Ia juga menambahkan bahwa Indonesia darurat anak mengakhiri hidup sebagaimana data dari KPAI yang menyebutkan Indonesia negara tertinggi di kawasan Asia Tenggara dengan sebaran 46 kasus pada tahun 2023, 43 kasus pada tahun 2024, dan 25 kasus pada tahun 2025.
“Berdasarkan data Pusiknas Bareskrim Polri mencatat 1.343 kasus sepanjang Januari hingga November 2025 dengan 7,66% usia dibawah 17 tahun. Ini harus menjadi evaluasi kebijakan yang berpihak kepada rakyat” jelasnya.
Red
