Example floating
Example floating
News

DPRD KALBAR MINTA EVALUASI RUTIN MBG TERUTAMA KUALITAS DAN PENGELOLAAN LIMBAH

120
×

DPRD KALBAR MINTA EVALUASI RUTIN MBG TERUTAMA KUALITAS DAN PENGELOLAAN LIMBAH

Sebarkan artikel ini
Example 468x60

*DPRD KALBAR MINTA EVALUASI RUTIN MBG TERUTAMA KUALITAS DAN PENGELOLAAN LIMBAH*

Example 300x600

Mitratnipolri.id. Pontianak, Kalbar.– Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Zulfydar, meminta pelaksanaan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di daerah dapat diawasi secara ketat, terutama terkait kualitas makanan dan pengelolaan limbahnya.

 

Zulfydar mengatakan, persoalan utama yang disoroti adalah kualitas serta higienitas makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat. Ia menegaskan makanan yang disalurkan harus tetap layak konsumsi dan tidak mengalami penurunan kualitas rasa maupun kebersihan.

 

“Program ini tentu sangat membantu masyarakat dan kita berterima kasih kepada pemerintah. Tapi kualitas makanan harus benar-benar dijaga. Jangan sampai makanan yang dikonsumsi sudah berkurang kualitasnya atau tidak higienis,” ujarnya saat ditemui beberapa waktu lalu.

 

Zulfydar meminta pengelola maupun unit penanggung jawab MBG di Kalimantan Barat melakukan pemantauan secara rutin serta evaluasi berkala, mengingat distribusi makanan dilakukan setiap hari.

 

Permintaan tersebut juga berkaca dari kejadian yang sempat terjadi di Kabupaten Ketapang beberapa waktu lalu yang menimbulkan persoalan terkait program serupa. Ia khawatir kasus yang sama juga terjadi di daerah lain namun tidak terekspos.

 

“Evaluasi harus rutin dilakukan. Jangan sampai makanan dimasak malam hari lalu dikonsumsi keesokan harinya sehingga rasanya berubah atau kualitasnya menurun. Hal-hal seperti ini harus dicegah agar tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan,” kata Zulfydar.

 

Selain kualitas makanan, Zulfydar juga menyoroti persoalan limbah dari program MBG yang dinilai tidak kalah penting untuk diawasi sejak dini.

 

Zulfydar berharap masyarakat dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah maupun pengelola program agar sistem pembuangan limbah makanan dapat dikontrol dengan baik.

 

Menurut Zulfydar, pengelola di tingkat kabupaten dan kota perlu memetakan sistem pembuangan air serta limbah makanan secara jelas agar tidak mencemari lingkungan.

 

“Program ini masih berjalan beberapa bulan, jadi pengawasan harus diperkuat. Limbah makanan jangan sampai dibuang sembarangan atau ke tempat yang tidak semestinya karena bisa berdampak ke lingkungan dan masyarakat,” pungkas Zulfydar.

 

Sumber : Pontianak Informasi

 

Asdi AS SE

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

*APMS 67.787.01 Nanga Semangut Diduga Tak Transparan, Distribusi BBM Dipertanyakan!* Mitratnipolri. id. Kapuas Hulu, Kalimantan Barat – Aktivitas penyaluran bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Nanga Semangut, Kecamatan Mentebah, Kabupaten Kapuas Hulu, menuai sorotan publik. SPBU/APMS bernomor 67.787.01 yang berada di jalur strategis Tekalong–Putussibau diduga tidak menjalankan pelayanan secara terbuka kepada masyarakat sebagaimana ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil pantauan di lapangan pada Rabu (29/04/2026) sekitar pukul 10.47 WIB, kondisi SPBU terlihat tertutup tanpa adanya aktivitas pelayanan kepada masyarakat umum. Namun demikian, di sekitar lokasi tampak sejumlah jeriken yang diduga berisi BBM, sehingga memunculkan indikasi adanya aktivitas distribusi yang tidak dilakukan melalui mekanisme resmi. Sejumlah warga setempat mengaku kesulitan memperoleh BBM secara langsung dari SPBU tersebut. Mereka menduga adanya praktik penyaluran tertutup yang tidak melalui antrean kendaraan sebagaimana prosedur umum, melainkan melalui jalur alternatif seperti akses sungai atau jalur tidak resmi lainnya. “Kalau datang langsung sering tutup, tapi BBM tetap ada yang keluar. Kami tidak tahu lewat jalur mana,” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, terutama terkait potensi penyalahgunaan distribusi BBM yang seharusnya diperuntukkan bagi kebutuhan publik secara merata. Terlebih, wilayah pedalaman seperti Kapuas Hulu sangat bergantung pada akses BBM untuk mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas warga. Upaya konfirmasi telah dilakukan kepada pengelola SPBU berinisial TM melalui pesan WhatsApp. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan resmi. Masyarakat berharap adanya tindakan cepat dan tegas dari pihak terkait, termasuk PT Pertamina (Persero) serta instansi pengawas distribusi energi, guna memastikan penyaluran BBM berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat dinilai penting untuk mencegah praktik penyimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat luas. Jika terbukti terdapat pelanggaran, warga mendesak agar aparat penegak hukum segera mengambil langkah hukum sesuai aturan yang berlaku. Apabila dugaan tersebut terbukti, maka dapat dikenakan beberapa ketentuan hukum sebagai berikut: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 53 huruf b: Setiap orang yang melakukan niaga BBM tanpa izin usaha yang sah dapat dipidana. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (perubahan UU Migas) Mengatur ketentuan perizinan dan distribusi BBM agar tepat sasaran dan transparan. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM Mengatur tata cara distribusi BBM bersubsidi agar tidak disalahgunakan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 (Penggelapan): Jika terdapat indikasi penyalahgunaan distribusi untuk keuntungan pribadi. Pasal 378 (Penipuan): Jika terdapat unsur manipulasi atau praktik curang dalam distribusi. Warga masyarakat setempat berharap aparat penegak hukum khususnya Kapolres Kapuas Hulu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap SPBU APMS tersebut guna memastikan Dugaan pendayagunaan bbm subsidi tersebut. Tim Liputan
News

*APMS 67.787.01 Nanga Semangut Diduga Tak Transparan, Distribusi…