DPRD Mempawah dan Sopir Truk Sepakati Penertiban Solar Subsidi, Dugaan Penimbunan hingga Pungli Jadi Sorotan
Mitratnipolri.id. Mempawah, Kalbar. – Gelombang protes ratusan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah akhirnya membuahkan hasil. Setelah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Kabupaten Mempawah, Rabu (3/6/2026), para sopir berhasil mendorong lahirnya sejumlah kesepakatan penting terkait penertiban distribusi solar subsidi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan pelaku transportasi.
Aksi tersebut dipicu semakin sulitnya para sopir memperoleh bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Di tengah antrean panjang dan keterbatasan pasokan yang dirasakan para pengemudi, solar subsidi justru diduga masih mudah ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang jauh melampaui harga resmi pemerintah.
Kondisi tersebut memunculkan dugaan adanya praktik pelangsiran, penimbunan, hingga penyalahgunaan distribusi BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat, khususnya para sopir yang menggantungkan aktivitas ekonomi mereka pada ketersediaan solar bersubsidi.
Distribusi Dinilai Bermasalah, Sopir Soroti Dugaan Pelangsiran
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Mempawah, Koordinator Aksi Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah, Umar Faruq Noer, menegaskan bahwa persoalan utama bukan semata-mata terletak pada ketersediaan solar subsidi, melainkan pada distribusinya yang diduga tidak tepat sasaran.
Menurutnya, kuota solar subsidi masih tersedia, namun sebagian diduga diserap oleh pelangsir dan pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan celah distribusi untuk memperoleh keuntungan pribadi.
“Yang kami persoalkan bukan hanya kelangkaan. Kami menduga distribusinya tidak tepat sasaran sehingga sopir yang benar-benar membutuhkan justru kesulitan mendapatkan solar subsidi,” tegas Umar.
Senada dengan itu, Koordinator Lapangan Aliansi Sopir, Idris, mengungkapkan adanya dugaan praktik pungutan liar serta intimidasi yang dialami sejumlah sopir saat mengantre di SPBU.
Ia juga menyoroti keberadaan kendaraan yang diduga digunakan untuk mengumpulkan BBM subsidi dalam jumlah besar.
“Ada kendaraan yang terus mengantre dan berada di sekitar SPBU dalam waktu lama. Kondisi ini menimbulkan dugaan adanya aktivitas pengumpulan solar subsidi yang perlu ditelusuri lebih lanjut,” ujarnya.
DPRD, Pemda dan Aparat Sepakati Langkah Konkret
Menindaklanjuti berbagai aspirasi tersebut, DPRD Mempawah yang dipimpin Ketua DPRD Safruddin bersama unsur pemerintah daerah, aparat kepolisian, Dinas Perhubungan, dan perwakilan sopir menyepakati sejumlah langkah strategis.
Kesepakatan tersebut meliputi:
– Penertiban distribusi solar subsidi agar tepat sasaran.
– Penindakan terhadap praktik pungutan liar dan premanisme di sekitar SPBU.
– Pengawasan terhadap kendaraan yang diduga digunakan untuk pelangsiran atau pengumpulan BBM subsidi.
– Penguatan koordinasi lintas instansi dalam pengawasan distribusi BBM subsidi.
– Verifikasi penyaluran kuota solar subsidi untuk nelayan di wilayah Kuala dan Bakau.
– Pemasangan pengumuman resmi kepolisian di SPBU sebagai langkah pencegahan penyalahgunaan BBM subsidi.
– Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU mulai 4 Juni 2026.
– Perlindungan bagi masyarakat dan sopir yang melaporkan dugaan pelanggaran distribusi BBM subsidi.
– Penindakan terhadap oknum yang terbukti melakukan penyimpangan distribusi maupun praktik premanisme.
– Fasilitasi pertemuan lanjutan guna merumuskan solusi jangka panjang.
DPRD Tegaskan Komitmen Pengawasan
Ketua DPRD Mempawah, Safruddin, menegaskan bahwa seluruh hasil kesepakatan tersebut akan menjadi dasar tindak lanjut bersama pemerintah daerah dan aparat terkait.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM subsidi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena berdampak langsung terhadap sektor transportasi, distribusi barang, hingga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami akan mengawal penertiban distribusi solar subsidi agar tepat sasaran. Pengawasan harus diperkuat sehingga subsidi negara benar-benar dinikmati oleh masyarakat yang berhak,” tegas Safruddin.
Sopir Minta Janji Tidak Berhenti di Atas Kertas
Meski mengapresiasi hasil rapat, para sopir berharap seluruh poin kesepakatan tidak berhenti sebagai dokumen administratif semata.
Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah menegaskan akan terus mengawal implementasi hasil RDP tersebut agar pengawasan benar-benar dilakukan di lapangan dan tidak ada lagi praktik yang merugikan masyarakat.
Bagi para sopir, persoalan solar subsidi bukan sekadar urusan bahan bakar, melainkan menyangkut keberlangsungan usaha, stabilitas distribusi barang, serta perlindungan terhadap hak masyarakat yang selama ini bergantung pada kebijakan subsidi pemerintah.
Aksi ratusan sopir di Mempawah menjadi sinyal kuat bahwa persoalan distribusi energi masih menjadi perhatian serius publik. Transparansi, pengawasan ketat, serta penegakan hukum yang tegas dinilai menjadi kunci untuk memastikan solar subsidi tidak bocor kepada pihak yang tidak berhak dan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Asdi AS SE
