Mitratnipolri.co.id||Jakarta-Jakarta, 28 Febuari 2026 Ketua Umum POROS 98, Bilung Silaen, menyampaikan kritik keras terhadap pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang menyebut pihak-pihak yang ingin menghapus Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penentang hak asasi manusia (HAM).
Bilung menilai pernyataan tersebut tidak tepat dan mencerminkan pemahaman yang keliru tentang konsep HAM. Menurutnya, polemik yang muncul justru berangkat dari sejumlah kasus keracunan yang dialami siswa usai mengonsumsi makanan dari program MBG. “Jika ribuan siswa mengalami keracunan, apakah itu bukan bagian dari persoalan HAM? Siapa yang bertanggung jawab?” tegas Bilung.
Ia menyebut insiden keracunan tersebut bukan sekadar kejadian teknis, melainkan indikasi lemahnya pengawasan, kontrol kualitas, serta perencanaan program yang dinilai belum matang. Bilung juga mengaku sependapat dengan pandangan Ketua BEM UGM, Tiyo Ardianto, dalam sebuah podcast yang menyebut MBG berpotensi menjadi proyek yang membuka ruang penyimpangan, alih-alih murni berorientasi pada pemenuhan gizi siswa.
Atas dasar itu, Bilung mendesak Presiden Prabowo untuk menghentikan dan mengevaluasi total program MBG. Ia menilai pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan, serta penciptaan lapangan kerja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Anak-anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas. Kesehatan masyarakat, terutama ibu hamil dan balita, juga harus menjadi perhatian utama. Selain itu, pembukaan lapangan kerja menjadi kunci agar rakyat bisa hidup sejahtera dan mandiri,” ujarnya.
Pernyataan ini menambah daftar kritik terhadap implementasi program MBG, sekaligus mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat.
Sumber: Bilung Silaen
Rilis: Red
