Mitratnipolri.id || Jawa Tengah. Mantan Wakil Sekretaris Umum LPAI inisial IS, terlapor dugaan tindak pidana kekerasan seksual masih berkeliaran.
Sejak November 2022, korban dan pendamping mendatangi Polda Jawa Tengah untuk membuat laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual dengan terlapor IS.
Berdasarkan hasil penelusuran, awak media mendapatkan informasi bahwa korbannya banyak. Namun, tidak ada yg berani membuat laporan di kepolisian.
Hal ini diungkap oleh nara sumber sebut saja SS yang berada di Banten.
“Si terlapor kan dulu kan juga adalah Ketua LPA Banten sekaligus juga sebagai pengurus pusat di LPAI sebagai wakil sekretaris umum. Jadi kita juga melakukan penelusuran hingga ke Banten”, ujar pendamping.
“Kita langsung membuat laporan kepada Kak Seto saat itu. Kak Seto juga bersama pengurus internal segera merespon dan melakukan rapat. Kak Seto juga saat mengatakan langsung mengadakan investigasi. Kak Seto juga katanya merasa dibohongi oleh si terlapor. Karena si terlapor meminjam uang kepada Kak Seto dengan alasan ibunya sakit. Namun, si terlapor melakukan kejahatan seksual”, tambah pendamping.
“Berdasarkan rapat koordinasi dan evaluasi yang dihadiri oleh Dewan Pembina, Ketua Dewan Pengawas, Ketua Dewan Etik dan Ketua Dewan Pengurus LPAI pada tanggal 2 November 2022, LPAI mengeluarkan surat penonaktifan si terlapor”, tambahnya.
“Dipecat dari LPAI. Kak Seto sebagai Ketua Umum LPAI juga selalu mendorong agar kasus ini segera ditangani dengan serius oleh kepolisian. Namun, hingga saat ini si terlapor masih berkeliaran bebas melenggang tak bertanggung jawab”, tambah pendamping.
Hingga saat ini kuasa hukum korban, LRC-KJHAM Semarang terus melakukan koordinasi agar Bareskrim Polri segera memberikan hasil rekomendasi gelar perkara yang dilaksanakan sejak bulan Juni 2024.
“Ada apa dengan kepolisian? Sejak bulan Juni 2024. Namun, hingga saat ini bulan September 2024,
Karo Wassidik belum juga memberikan hasil rekomendasi gelar”, tambah pendamping.
“Kalau dikonfirmasi kepada kepolisian, jawabnya memang begitu bu, lama. Seakan-akan hal itu adalah kewajaran di kepolisian. Masyarakat seakan-akan diminta untuk menganggap hal seperti itu wajar untuk menunggu lama”, ungkap pendamping.
“No viral no justice, seakan-akan sudah menjadi slogan yang umum dalam penegakan hukum di negara kita. Miris !”, pungkasnya.
(Red)
