Mitratnipolri.id || Pekanbaru. Kepala Balai KSDA Riau (GH) lakukan intimidasi kepada wartawan yang memberitakan dugaan pembiaran perambahan kawasan TWA Desa Buluhcina Siak Hulu Kampar, Selasa (20/8/2024)
Berlokasi di salah satu ruangan GAKKUM LHK Sumatra Wilayah II, masyarakat Desa Buluhcina bersama dengan ninik mamak diminta untuk hadir pada pukul 10:00 WIB. Masyarakat memberikan informasi sekaligus mengundang wartawan (D) untuk ikut membersamai pertemuan tersebut.
Dalam ruangan tersebut turut dihadiri oleh Kabid Teknis Balai KSDA Riau (UH), Kasi GAKKUM LHK Sumatra Wilayah II (H) dan Kepala Balai KSDA Riau (GH). Masyarakat yang hadir saat itu mengira bahwa pertemuan itu adalah membahas perkembangan kasus perambahan kawasan TWA. Oleh wartawan (D) sudah menduga akan ada pembahasan lain selain perkembangan kasus perambahan kawasan TWA.
“Saat saya melihat adanya Kabid Teknis KSDA Riau (UH) saya langsung menduga akan ada bahasan lain, karna sebelumnya kami udah pernah jumpa di balai KSDA”. Terang (D).
Dalam pertemuan di GAKKUM LHK Sumatra wilayah II oleh Kasi GAKKUM (H) mengatakan bahwa perkembangan kasus perambahan kawasan TWA Desa Buluhcina masih dalam pengumpulan informasi dan keterangan.
awalnya Kabid Teknis KSDA (UH) membacakan pemberitaan dari media mitratnipolri.id yang di rilis oleh KDHS selaku wartawan dengan judul “Kepala Resort desa buluh cina BBKSDA provinsi Riau Periode 2022 Tutup Mata juga kuat dugaan terima suap atas kegiatan jual beli lahan”
Kepala Balai KSDA (GH) tidak terima dengan pemberitaan dan langsung meminta untuk disebutkan informan dan menayangkan bukti fisik yang dimiliki oleh awak media. Kepala Balai KSDA melakukan intimidasi kepada awak media dengan mengatakan, jika bukti tersebut tidak bisa ditampilkan maka berita tersebut disimpulkan adalah fitnah dan KSDA Riau akan menempuh jalur Hukum. Awak media juga di nilai memberitakan tersebut tanpa adanya konfirmasi terlebih dahulu. Awak media disudutkan dengan adanya intervensi bahwa mereka akan membawa ke jalur hukum dan memperingatkan kalo mereka di panggil oleh Polda riau, maka awak media juga harus di panggil. Kepala Balai KSDA Riau juga menyudutkan media mitratnipolri dengan mengatakan media yang belum memiliki brand namun sudah berani mengatakan dan memberitakan berita seperti itu.
Sangat disayangkan jika ternyata sekelas pejabat Kepala Balai KSDA Riau (GH) tidak mengetahui apa arti disinyalir atau dugaan. Sangat ironi melihat pejabat yang terkesan asal bunyi saja. Terlebih lagi, hal yang di tanyakan oleh Kepala Balai KSDA Riau kepala masyarakat dan ninik mamak Desa Buluhcina: “apakah bapak mengetahui sejarah Desa Buluhcina?”
Sikap yang di tampil kan oleh Kepala Balai KSDA Riau tersebut menunjukkan arogansinya sebagai seorang pejabat. Kepala Balai KSDA Riau (GH) seolah-olah ingin menunjukkan bahwa dirinya lebih tahu tentang sejarah Desa Buluhcina yang notabene kepala Balai KSDA Riau baru menjabat sebagai Kepala Balai KSDA Riau pada Agustus 2022.
Secara frontal dihadapan masyarakat Desa Buluhcina dan awak media Kepala balai KSDA Riau (GH) mengatakan bahwa keyakinan dan kepercayaannya atas anggota nya adalah penuh. Kepala balai KSDA Riau juga meyakini bahwa anggota nya tidak melakukan pembiaran perambahan kawasan TWA. Namun faktanya perambahan kawasan TWA Desa Buluhcina sejak tahun 2022 hingga Agustus 2024 masih tetap berlangsung. Menunjukkan bahwa kepala balai KSDA Riau membenarkan tindakan anggota nya yang berada di resort Desa Buluhcina tampak ada namun tiada. Bertugas namun tidak berfungsi.
Sebagai institusi pelayanan publik, sudah sepatutnya masyarakat membutuhkan pejabat yang mampu menjaga sikap dan kode etik nya sesuai dengan fungsinya.
Awak media sebagai sosial kontrol yang membantu menyuarakan aspirasi masyarakat atas pengaduan perambahan yang sudah satu tahun tidak ada tindakan sama sekali justru di intimidasi oleh anggota dan Kepala balai KSDA Riau.
“ternyata menjadi pejabat tidak harus pintar, apalagi cerdas”.
itulah yang dapat kami simpulkan akibat tindakan intervensi kepada wartawan. selain Kepala balai KSDA Riau (GH) kami berharap semoga tidak ada lagi pejabat yang tidak mampu mengontrol dalam bertutur kata apalagi sampai melakukan intervensi ke masyarakat dan intimidasi kepada awak media.
