*Sujiwo Minta Kader Banteng Kalbar Mundur dari Bisnis MBG, Tegaskan Loyalitas pada Instruksi DPP PDIP*
Mitratnipolri. id.Kubu Raya, Kalbar. – Sujiwo yang juga menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Barat menegaskan bahwa seluruh kader partai yang terlibat dalam pengelolaan atau kepemilikan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus segera mundur.
Penegasan tersebut disampaikan menyusul instruksi resmi dari Dewan Pimpinan Pusat PDIP yang melarang seluruh kader partai terlibat dalam kepemilikan dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Instruksi itu tertuang dalam surat bernomor 940/IN/DPP/II/2026 tertanggal 24 Februari 2026 yang ditandatangani oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
*Instruksi Partai Harus Dipatuhi Tanpa Pengecualian*
Menurut Sujiwo, sebagai kader partai sekaligus pejabat publik, seluruh anggota PDIP wajib menjalankan setiap instruksi partai secara disiplin dan penuh tanggung jawab.
Ia menegaskan bahwa larangan tersebut berlaku untuk seluruh kader, mulai dari kepala daerah, anggota DPR RI, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota serta kader lainnya.
“Berkaitan dengan instruksi DPP Partai, bahwasannya seluruh kader, baik itu kepala daerah, anggota DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten, kota, maupun kader lainnya, semua instruksi tetap harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegas Sujiwo.
*Kader yang Sudah Terlibat Diminta Mundur Teratur*
Sujiwo menegaskan bahwa bagi kader PDIP yang telah terlanjur terlibat dalam kepemilikan dapur MBG atau SPPG, mereka diminta untuk segera menyesuaikan diri dengan instruksi partai.
Menurutnya, tidak ada ruang bagi kader untuk tetap berada dalam lingkaran bisnis program tersebut.
“Mereka harus taat dan mereka harus mundur teratur. Karena kalau sudah instruksi dari DPP Partai, itu wajib untuk dipatuhi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa kader partai, terlebih yang menjabat sebagai pejabat negara, harus menjaga integritas serta menghindari konflik kepentingan dalam program pemerintah.
“Sebagai kader, sebagai pejabat negara, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun anggota DPR, kita dipastikan harus taat. Tidak boleh kita ikut bermain dalam lingkaran bisnis program itu,” katanya.
*Dukungan terhadap Program Presiden Tetap Berjalan*
Meski kader PDIP dilarang terlibat dalam bisnis MBG, Sujiwo memastikan bahwa dukungan terhadap program tersebut tetap diberikan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya bagi anak sekolah.
Sebagai kepala daerah di Kubu Raya, Sujiwo menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mendukung program pemerintah pusat.
“Karena Program MBG merupakan program Bapak Presiden Prabowo, kita pastikan kita akan memberikan dukungan terhadap program itu. Sebagai penyelenggara negara kita wajib mendukung,” katanya.
*Kepala Daerah Fokus Pengawasan Pelaksanaan*
Sujiwo menambahkan, bentuk dukungan kepala daerah terhadap program MBG bukan melalui keterlibatan bisnis, melainkan melalui pengawasan agar program berjalan sesuai aturan dan standar yang ditetapkan.
Ia mencontohkan sejumlah persoalan yang sempat muncul dalam pelaksanaan MBG di lapangan, seperti keluhan kualitas makanan hingga distribusi yang tidak sesuai standar.
Salah satu kasus yang menjadi perhatian adalah distribusi makanan di SMAN 1 Rasau Jaya yang sempat dihentikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) karena dinilai tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Menurut Sujiwo, kondisi tersebut menjadi bukti bahwa pengawasan dari pemerintah daerah sangat penting agar program MBG benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Kalau ada oknum penyedia atau SPPG yang tidak sesuai dengan protap, baik dari sisi pemenuhan gizi maupun kualitas makanan, itu menjadi bagian tugas saya sebagai kepala daerah untuk memberikan pengawasan dan teguran,” tegasnya.
Dengan adanya instruksi dari DPP PDIP tersebut, Sujiwo berharap seluruh kader partai di Kalimantan Barat dapat menjaga integritas serta mematuhi aturan organisasi, sekaligus memastikan bahwa pelaksanaan program MBG tetap berjalan secara profesional, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Asdi AS SE
