Adi Yani : DLHK Kalbar Bersama Dinas Pertanian terus Melakukan Koordinasi Agar Pengelolaan Lahan tidak Menggunakan Cara Pembakaran Yang tidak Terlkendali
Mitratnipolri.id. Pontianak , Kalbar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Kalimantan Barat, Adi Yani, memaparkan materi penting terkait substansi rancangan peraturan gubernur mengenai tindak lanjut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembukaan Lahan Perladangan Berbasis Kearifan Lokal.
Acara konsultasi publik yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini berlangsung di Hotel Novotel pada Selasa, 27 Oktober 2026.
Dalam pemaparannya, Adi Yani menjelaskan kondisi umum wilayah Kalimantan Barat yang memiliki luas daratan mencapai sekitar 14 juta hektare, mencakup 1,5 kali pulau Jawa.
Dari total luas tersebut, Kalimantan Barat memiliki lahan gambut seluas 2,7 juta hektare yang tersebar di dalam maupun di luar kawasan hutan.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam acara tersebut meliputi:
Penanganan Kawasan Gambut: Dari total luas wilayah, sekitar 8 juta hektare berada di dalam kawasan hutan yang juga mencakup area perkebunan sektor swasta (seperti HTI, HPH, dan perhutanan sosial). Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap kawasan gambut untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan.
Sanksi bagi Perusahaan: Kementerian LHK telah menjatuhkan sanksi kepada sejumlah perusahaan perkebunan di Kalbar akibat terjadinya kebakaran di area konsesi mereka. Dari 63 perusahaan kehutanan yang dievaluasi, sebanyak 9 perusahaan telah dijatuhi sanksi.
Sinkronisasi Data dan Peta Perawan: DLHK Kalbar bersama Dinas Pertanian terus melakukan koordinasi dan pemetaan spasial guna mengidentifikasi titik-titik rawan gambut serta memetakan lahan perladangan milik masyarakat. Langkah ini diambil agar pengelolaan lahan dapat dilakukan tanpa harus menggunakan cara pembakaran yang tidak terkendali.
Pola Kejadian Kebakaran: Berdasarkan data historis, fenomena alam seperti El Nino menjadi salah satu pemicu utama siklus kebakaran yang berulang setiap 4 tahun sekali (seperti pada tahun 2015, 2019, 2023, hingga proyeksi siklus berikutnya). Kabupaten Ketapang tercatat sebagai salah satu wilayah yang paling sering mengalami kejadian karhutla akibat karakteristik gambut yang cukup dalam.
Melalui konsultasi publik ini, pemerintah berharap mendapatkan masukan konstruktif dari berbagai pihak agar regulasi turunan yang disusun dapat berjalan efektif, melindungi lingkungan, sekaligus mengakomodasi kearifan lokal masyarakat dalam mengelola lahan perladangan.” Pungkasnya .
Asdi AS SE
