*Aliansi Mahasiswa Kepung DPRD Kalbar, Desak Evaluasi Total MBG dan Tegaskan Pendidikan Prioritas Utama*
Mitratnipolri. id. Pontianak, Kalbar. – Kamis (26/2/2026)
Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Kalbar Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat, Kamis (26/2). Aksi tersebut menjadi bentuk tekanan moral kepada legislatif agar serius mengawal kebijakan pemerintah, khususnya terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan sektor pendidikan.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan strategis, mulai dari evaluasi menyeluruh pelaksanaan MBG, reformasi institusi kepolisian, peningkatan kesejahteraan guru honorer, hingga percepatan perbaikan infrastruktur dan penanganan persoalan lingkungan.
Aksi sempat diwarnai dinamika ketika mahasiswa meminta audiensi dipindahkan ke ruang yang lebih luas agar seluruh peserta dapat mengikuti dialog secara terbuka. Setelah melalui koordinasi dengan pihak sekretariat dewan, pertemuan akhirnya dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Kalbar.
*MBG Dinilai Belum Maksimal*
Dalam forum audiensi, mahasiswa menilai program MBG yang digulirkan pemerintah pusat pada masa Presiden Prabowo Subianto belum sepenuhnya responsif terhadap kondisi daerah, terutama di Kalimantan Barat.
Indah, salah satu perwakilan mahasiswa, menegaskan bahwa kebijakan nasional harus mempertimbangkan kesiapan daerah, baik dari sisi infrastruktur maupun karakteristik sosial masyarakat.
“Dapur di Kalimantan tentu berbeda dengan di Jawa atau Papua. Jika dipaksakan seragam tanpa kajian lokal, pelaksanaannya tidak akan optimal,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program, termasuk pelibatan UMKM lokal sesuai dengan semangat pemberdayaan ekonomi masyarakat. Mahasiswa meminta agar tenaga ahli gizi, tenaga kesehatan, serta unsur masyarakat sipil turut dilibatkan guna memastikan program benar-benar efektif dalam menekan angka stunting.
*Reformasi Polri dan Penegakan Hukum*
Selain isu MBG, massa aksi turut menyoroti reformasi di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Mereka meminta evaluasi menyeluruh terhadap dugaan tindakan kekerasan oleh oknum aparat serta menegaskan pentingnya profesionalisme dan transparansi dalam penegakan hukum.
“Kepercayaan publik hanya bisa dijaga jika hukum ditegakkan secara adil dan tanpa pandang bulu,” tegas salah satu orator.
*Pendidikan Harus Jadi Prioritas*
Aliansi mahasiswa menegaskan bahwa pendidikan tidak boleh dikorbankan dalam skema kebijakan apa pun. Rendahnya kesejahteraan guru honorer dinilai sebagai persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Saiful, perwakilan massa, menyebut peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan tenaga pendidik.
“Pendidikan adalah fondasi pembangunan daerah. Jika guru tidak diperhatikan, maka kualitas generasi ke depan ikut terancam,” ujarnya.
*Infrastruktur dan Lingkungan Disorot*
Mahasiswa juga menyinggung kondisi infrastruktur jalan di sejumlah wilayah Kalimantan Barat yang dinilai masih memprihatinkan dan berdampak pada keselamatan warga. Selain itu, aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan deforestasi turut menjadi sorotan karena dianggap merusak lingkungan dan merugikan masyarakat.
Aliansi mendesak pemerintah daerah agar bertindak tegas dan tidak abai terhadap persoalan tersebut.
*DPRD Berjanji Kawal Aspirasi*
Menanggapi tuntutan mahasiswa, Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur, menyatakan bahwa pelaksanaan MBG merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Ia mengakui adanya sejumlah kendala teknis dalam pelaksanaan program dan menyatakan evaluasi perlu dilakukan.
Aksi berlangsung tertib dengan penyampaian aspirasi secara bergantian. Di akhir audiensi, DPRD Kalbar menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti serta mengawal tuntutan mahasiswa sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif.
(Asdi)
