*Komisi V DPR RI Pemprov Kalbar Desak Pelabuhan Internasional Kijing segera Beroperasi Penuh untuk Dongkrak Ekonomi Daerah*
Mitratnipolri.id. Pontianak, Kalbar. – Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) kini semakin vokal menuntut percepatan fungsi Pelabuhan Internasional Kijing di Kabupaten Mempawah sebagai pelabuhan ekspor-impor yang benar-benar optimal. Dorongan ini muncul karena fasilitas bernilai triliunan rupiah itu dinilai belum dimanfaatkan maksimal meski sudah selesai dibangun.
Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Syarief Abdullah Alkadrie, menyatakan dukungan terhadap upaya Pemprov Kalbar yang meminta kejelasan waktu pengoperasian pelabuhan tersebut.
Menurut Syarief Abdullah, pelabuhan strategis yang dibangun dengan investasi besar itu harus segera digunakan untuk menguatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kontribusi ekspor dari Kalbar.
Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan secara tegas juga mendesak agar Pelabuhan Kijing segera difungsikan sebagai pelabuhan ekspor dan impor yang sesungguhnya. Ia menilai keterlambatan pemanfaatan fasilitas tersebut sebagai “pemborosan uang negara” karena selama ini komoditas unggulan Kalbar seperti sawit dan hasil tambang masih harus diekspor melalui pelabuhan di luar provinsi.
Menurut Krisantus, seluruh kajian teknis, termasuk analisis transportasi, distribusi logistik serta potensi dampak ekonomi, telah dilakukan sebelum pelabuhan dibangun sehingga tidak ada alasan kuat untuk terus menunda operasionalnya. Ia menilai peluang pendapatan daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) akan meningkat signifikan jika ekspor dilakukan langsung dari Kalbar.
Krisantus juga menyoroti pelaku usaha pengelola pelabuhan, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), sebagai pihak yang harus bertanggung jawab atas lambannya fungsi terminal tersebut. Ia mengingatkan bahwa pelabuhan dibangun dengan uang negara, sehingga kewajiban pengoperasian tidak boleh lagi terhambat.
Syarief Abdullah menambahkan bahwa selain fasilitas seperti kran bongkar muat yang perlu dinikmati, relokasi kegiatan barang dari pelabuhan lain seperti Pelabuhan Dwikora Pontianak ke Kijing perlu percepatan agar arus logistik lebih efisien.
Syarief Abdullah bahkan menilai kondisi Dwikora yang dangkal akibat minimnya pengerukan membuat operasi skala besar tidak ideal lagi.
Pemerintah daerah berharap fungsi penuh Pelabuhan Internasional Kijing akan membawa efek domino positif bagi perekonomian lokal dan nasional. Dengan pelabuhan yang aktif, logistik ekspor dapat terpusat di Kalbar, sehingga pendapatan dari DBH ekspor tidak “lepas” ke provinsi lain seperti Riau atau DKI Jakarta.
Hingga kini, pelabuhan tersebut masih dinantikan kepastian operasionalnya oleh berbagai pihak di Kalbar, terutama pelaku usaha dan masyarakat yang berharap fasilitas itu menjadi pusat kegiatan ekspor unggulan daerah.
Sumber : Pontianak Informasi.
Asdi AS SE
