*Ratusan Sopir Truk Geruduk DPRD Mempawah, Desak Usut Dugaan Penimbunan Solar Subsidi dan Praktik Pengangsuan BBM*
Mitratnipolri.id. Mempawah, Kalbar. – Gelombang protes dari kalangan sopir angkutan barang akhirnya pecah di Kabupaten Mempawah. Ratusan sopir truk yang tergabung dalam Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Mempawah, Rabu, 3/6/2026, menuntut pemerintah daerah dan aparat penegak hukum segera mengusut dugaan penimbunan serta penyalahgunaan distribusi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar subsidi.
Aksi tersebut dipicu semakin sulitnya para sopir memperoleh solar subsidi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Ironisnya, di saat para pengemudi harus mengantre berjam-jam bahkan pulang tanpa mendapatkan solar, BBM bersubsidi justru dilaporkan mudah ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang jauh di atas harga resmi pemerintah.
Para sopir menilai kondisi tersebut tidak wajar dan diduga kuat terjadi akibat praktik pengangsuan, penimbunan, hingga penyalahgunaan distribusi BBM subsidi oleh oknum tertentu yang memanfaatkan celah pengawasan untuk meraup keuntungan pribadi.
“Kami setiap hari mencari nafkah di jalan. Solar subsidi yang seharusnya menjadi hak kami justru sulit didapatkan. Sementara di lapangan, solar dijual bebas dengan harga tinggi. Ini harus diusut,” ujar salah seorang peserta aksi.
Dalam orasinya, massa menegaskan bahwa kelangkaan solar subsidi telah berdampak langsung terhadap biaya operasional angkutan barang. Kenaikan biaya transportasi tersebut berpotensi memicu kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok karena distribusi barang menjadi terganggu.
Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah mendesak DPRD Mempawah untuk tidak hanya menerima aspirasi, tetapi juga mengambil langkah konkret dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk pengelola SPBU, instansi pengawas distribusi BBM, serta aparat penegak hukum.
Massa juga meminta dilakukan audit dan pengawasan menyeluruh terhadap distribusi solar subsidi di wilayah Kabupaten Mempawah guna memastikan penyalurannya tepat sasaran dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
Menurut para sopir, persoalan ini bukan sekadar masalah kelangkaan BBM, melainkan menyangkut keadilan distribusi subsidi yang dibiayai oleh negara untuk membantu masyarakat dan sektor produktif.
“Kami meminta pemerintah hadir. Jangan sampai solar subsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil justru dinikmati oleh oknum yang mencari keuntungan pribadi,” tegas perwakilan massa.
Selain menyoroti dugaan penimbunan dan pengangsuan BBM, para demonstran juga meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan praktik pungutan liar yang disebut-sebut turut memperburuk akses masyarakat terhadap solar subsidi.
Aliansi Sopir Kabupaten Mempawah menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ada tindakan nyata dari pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Mereka berharap distribusi BBM subsidi dapat kembali berjalan normal, transparan, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Aksi ini menjadi peringatan serius bahwa persoalan distribusi energi di daerah tidak boleh dianggap sepele. Jika tidak segera ditangani, dampaknya tidak hanya dirasakan para sopir, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas ekonomi masyarakat secara lebih luas melalui terganggunya rantai distribusi barang dan meningkatnya harga kebutuhan pokok.
Sumber : Bahari
Asdi AS SE
